w3c
Bahasa
Logo Pengadilan Negeri Madiun

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Madiun

Jalan R.A. Kartini No. 7 Madiun. Telp. 0351 462055 Fax. 0351 452419

Email : pn.kotamadiun@yahoo.co.id Delegasi : delegasi.pnmadiun@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info Tilange-CourtSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PRA PERADILAN

Pra Peradilan

Diterbitkan: Senin, 28 Maret 2016 09:02

Pra Peradilan

  1. Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

    1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;

    2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

    3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);

    4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

  2. Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:

    1. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;

    2. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;

    3. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

  3. Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:

    1. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;

    2. Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

    3. Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

     

PROSES PEMERIKSAAN PRA PERADILAN

  1. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).

  2. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.

  3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.

  4. Pemohon dapat mencabut permohonan¬nya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

  5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN

  1. Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan "tidak sahnya" penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).

  2. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

  3. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.

  4. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

 

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 54-56.

 

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Madiun selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Mahkamah Agung

  • KETUA MA HADIRI PENGUKUHAN GELAR PROFESOR ILMU HUKUM HARY DJATMIKO
    Rabu, 15 Januari 2020 19:05 WIB.
    Jember " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menghadiri acara Pengukuhan Gelar Profesor Ilmu Hukum Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,M.S, di Auditorium Universitas Jember pada Rabu,14 Januari 2020. Pada pengukuhan professor tersebut Hakim Agung Hary Djatmiko mengutarakan...
    | Selengkapnya |
  • SUAHASIL UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
    Senin, 13 Januari 2020 13:00 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Suahasil Nazara, S.E., MSc, PhD, mengucapkan sumpah jabatan sebagi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, pada Senin, 13 Januari 2020 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Suahasil menggantikan Mardiasmo yang...
    | Selengkapnya |
  • DELEGASI MA HADIRI OPENING OF THE LEGAL YEAR 2020 FEDERAL COURT OF MALAYSIA
    Sabtu, 11 Januari 2020 08:40 WIB.
    Putrajaya " Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial) dengan beranggotakan Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum (Panitera Mahkamah Agung), Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum...
    | Selengkapnya |
  • PEDULI KORBAN BANJIR, KETUA MA SALURKAN BANTUAN
    Jumat, 10 Januari 2020 08:00 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Banjir yang melanda Jakarta dan daerah sekitarnya pada awal tahun 2020 juga berdampak pada warga peradilan. Berkaitan dengan hal itu, Ketua Mahkamah Agung yang juga merupakan pelindung Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.,...
    | Selengkapnya |
  • Create by ZenoRSS

  • Berita Pengadilan Tinggi Surabaya

  • PEMBINAAN TEHNIS YUDISIAL DAN ADMINISTRASI SERTA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KPN SE JATIM
    Di posting tanggal :09-Jan-2020
    Dalam dua 2 hari berturut – turut, tanggal 9 s.d. 10 Januari 2020, Pengadilan Tinggi Surabaya menyelenggarakan pembinaan teknis yudisial dan administrasi bagi para Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Timur. Dimulai pada hari Kamis 9 Januari 2020, kegiatan tersebut selain memberikan pembinaan, para Ketua Pengadilan Negeri juga melaksanakan penandatanganan Pakta...
    | Selengkapnya |
  • PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
    Di posting tanggal :08-Jan-2020
    Sebagai bentuk langkah dalam mewujudkan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Surabaya menuju Wilayah Bebas Korupsi, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2020, seluruh Jajaran Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Tinggi Surabaya melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dengan mengambil tempat di aula lt 3 Pengadilan Tinggi Surabaya, kegiatan diawali...
    | Selengkapnya |
  • PERESMIAN “PETER SICORA” PN BANGKALAN OLEH KPT SURABAYA.
    Di posting tanggal :07-Jan-2020
    Dengan mengucap Bismillahirrohman irohim dengan ini Pelayanan Terpadu “Peter Sicora” PN. Bangkalan secara resmi diresmikan, semoga memudahkan masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mengakses keadilan dan pelayanan pengadilan, demikian sambutan YM. Ketua PT Surabaya ketika meresmikan Pelayanan Terpadu e-Litigasi. e-Court, e-Raterang pada Kecamatan se Kabupaten Bangkalan, yang diberi nama “Peter Sicora”. Pada...
    | Selengkapnya |
  • KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2019-2020
    Di posting tanggal :20-Dec-2019
    Pada hari Jum at Tanggal 20 Desember 2019 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Surabaya diadakan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan : Ketua Pengadilan Tinggi, PTUN, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Negeri Se- Prov. Jawa Timur; dan Kepala Kanwil Jawa Timur Kemenkumham beserta jajarannya serta...
    | Selengkapnya |

  • Pengumuman Pengadilan Tinggi Surabaya

  • PEMBINAAN TEHNIS YUDISIAL DAN ADMINISTRASI SERTA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KPN SE JATIM
    Di posting tanggal :09-Jan-2020
    Dalam dua 2 hari berturut – turut, tanggal 9 s.d. 10 Januari 2020, Pengadilan Tinggi Surabaya menyelenggarakan pembinaan teknis yudisial dan administrasi bagi para Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Timur. Dimulai pada hari Kamis 9 Januari 2020, kegiatan tersebut selain memberikan pembinaan, para Ketua Pengadilan Negeri juga melaksanakan penandatanganan Pakta...
    | Selengkapnya |
  • PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
    Di posting tanggal :08-Jan-2020
    Sebagai bentuk langkah dalam mewujudkan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Surabaya menuju Wilayah Bebas Korupsi, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2020, seluruh Jajaran Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Tinggi Surabaya melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dengan mengambil tempat di aula lt 3 Pengadilan Tinggi Surabaya, kegiatan diawali...
    | Selengkapnya |
  • PERESMIAN “PETER SICORA” PN BANGKALAN OLEH KPT SURABAYA.
    Di posting tanggal :07-Jan-2020
    Dengan mengucap Bismillahirrohman irohim dengan ini Pelayanan Terpadu “Peter Sicora” PN. Bangkalan secara resmi diresmikan, semoga memudahkan masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mengakses keadilan dan pelayanan pengadilan, demikian sambutan YM. Ketua PT Surabaya ketika meresmikan Pelayanan Terpadu e-Litigasi. e-Court, e-Raterang pada Kecamatan se Kabupaten Bangkalan, yang diberi nama “Peter Sicora”. Pada...
    | Selengkapnya |
  • KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2019-2020
    Di posting tanggal :20-Dec-2019
    Pada hari Jum at Tanggal 20 Desember 2019 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Surabaya diadakan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan : Ketua Pengadilan Tinggi, PTUN, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Negeri Se- Prov. Jawa Timur; dan Kepala Kanwil Jawa Timur Kemenkumham beserta jajarannya serta...
    | Selengkapnya |

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Madiun selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.