Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
PENAHANAN
-
Penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
-
Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
-
Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
-
Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakat maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
-
Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
-
Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
-
Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
-
Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
-
Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
-
Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.
-
Yang dapat mengajukan permohonan penang¬guhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
-
Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa / penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
-
Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).
-
Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.
-
Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.
-
Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.
-
Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.
-
Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkan¬nya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 1O (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.
-
Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.
-
Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.
-
Apabila Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.
-
Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).
-
Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.
STATUS TAHANAN
-
Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.
-
Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.
-
Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
-
Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
-
Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar¬kan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.
-
Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.
-
Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 45-50.
Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Madiun selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- MEMASUKI MASA PENSIUN DENGAN BAHAGIA
Rabu, 23 Oktober 2019 12:38 WIB.
Jakarta - Humas MA: Masa Pensiun menjadi masa yang menakutkan bagi sebagian karyawan, karena memang bukan hanya aktifitas yang berkurang dan berbeda jauh dengan yang sebelumnya namun juga penghasilan yang tidak sama dengan masa aktif sebagai karyawan. Di masa pensiun ini banyak pegawai yang awalnya sehat menjadi sakit karena tidak memiliki aktifitas dan pemasukan keuangan yang tidak sepadan. Hal tersebut terjadi karena para calon pensiun tidak memiliki perbekalan yang cukup dalam memasuki masa purnabakti. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank BRI dan PT. Taspen melaksanakan acara pembekalan bagi para calon pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema Brinovasi Menjadi Wirausaha Pintar pada Rabu pagi, 23 Oktober 2019 di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini merupakan penghargaan kepada para pegawai yang akan memasuki masa pensiun sebagai bekal ilmu wirausaha yang bisa diterapkan di kemudian hari. "Kegiatan ini merupakan penghargaan kepada bapak/ibu yang telah memberikan sebagian usianya untuk berbakti kepada Mahkamah Agung, agar ketika memasuki masa pensiun bisa menjalani hari-hari dengan bahagia," jelas Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo pada sambutannya saat membuka secara resmi acara tersebut. Menurut penggagas & salah satu pencipta lagu Himne Mahkamah Agung ini, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk: pertama, mengubah mindset dari birokrat ke wirausaha, kedua melahirkan ASN yang berwirausaha suskses, ketiga meningkatkan kesejahteraan saat purnabakti, keempat menyejahterakan masyarakat sekitar, kelima bisa memberikan infomasi mengenai produk-produk PT. Taspen dan BRI mengenai program pemanfaatan masa pensiun ASN, keenam memberikan akses kemudahan kepada para calon pensiun untuk permodalan usaha yang akan dijalani dan ketujuh memberikan pembekalan terkait meningkatkan kesadaran akan kesehatan pada para calon pensiun seperti persiapan mental, spiritual, dan pola hidup di usia emas. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Supatmi, SH., MM., selaku panitia pelaksana melaporkan bahwa acara ini dihadiri oleh 314 peserta yang terdiri atas 26 dari Dirjen Badan Peradilan Umum, 19 dari Dirjen Peradilan Agama, 21 dari Dirjen Peradilan Miiter dan TUN, 47 orang dari Badan Urusan Administrasi, 6 orang dari Badan Pengawasan, 9 orang dari Badan Litbang Diklat, 45 orang dari Kepaniteraan, 86 orang dari Peradilan Umum, 19 orang dari Peradilan Agama, 2 orang dari Peradilan Militer dan 41 orang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hadir pada acara ini yaitu Direktur Operasional PT. Taspen Ermanza, Direktur Kelembagaan dan BUMN PT. bank Rakyat Indonesia (BRI) Agus Noorsanto. Selain itu hadir pula para Pejabat Eselon 1-4 Mahkamah Agung dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:SF)
| Selengkapnya |- SEBANYAK 259 CAKIM AD HOC TIPIKOR MENGIKUTI TES TERTULIS YANG DI SELENGGARAKAN OLEH MA DI 16 WILAYAH POVINSI
Selasa, 22 Oktober 2019 10:39 WIB.
Jakarta - Humas : Setelah Mahkamah Agung RI mengumumkan pelamar Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XII Tahun 2019, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 259 pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pada hari ini (Selasa, 22 Oktober 2019) Secara serentak di 16 Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi. Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XI Tahun 2019. Di awali dengan pembukaan yang dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Dr. Suhadi, SH., MH, (selaku Ketua Tim Pengawas dari MA), pembacaan tata tertib tes tertulis yang di bacakan ole Hakim Tinggi PT DKI Jakarta Purnomo Muzadi, SH., MH. dengan di dampingi Panitia Pusat Panitera Mahkamah Agung RI Made Rawa Aryawan, SH., M. Hum,, Panitia Daerah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta SUNARYO, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tiggi DKI JakartaDr. Ny. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H. Dalam sambutannya Suhadi menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI menyelenggarakan seleksi ujian tes tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang ke XII kalinya, Pelaksanaan tes ini merupakan tahap ke dua dalam satu tahun ini di karenakan banyaknya kebutuhan hakim ad hoc tipikor yang memasuki pensiun. tes ini di laksanakan secara serentak di 16 Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi para peserta ini telah melewati seleksi berkas administrasi. Bagi mereka yang lulus seleksi tertulis ini nantinya berhak mengikuti tahapan berikutnya, yaitu profile assessment dan wawancara. Serta pembukaan segel soal ujian oleh yang mulia Ketua Kmar Pidana Mahkamah Agung RIDr. Suhadi, SH., MH, (selaku Ketua Tim Pengawas dari MA). Hari ini sebanyak 259 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor mengikuti ujian tes tertulis yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung RI yang tersebar di 16 Pengadilan Tinggi. Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XII Tahun 2019. Peserta Ujian Cakim Ad Hoc Tipikor yang hadir sebanyak 31 peserta antara lain Pelamar untuk Tingkat Pertama 17 Peserta dan Pelamar Tingkat Banding 10 Peserta dan Tingkat Pertama 21. Ujian Tertulis ini pada sesi pertama di mulai pada pukul : 08.30 s/d 10.30 WIB dan untuk sesi kedua di mulai pukul 11.15 WIB s/d selesai. Hadir pada saat pembukaan Panitia Daerah Sekretaris PT DKI Jakarta para Kabag dan Kasubbag PT DKI Jakarta serta Panitia Pusat para Asisten, dan Staf dari Mahkamah Agung RI. (ds/fn/rs)
| Selengkapnya |- TIM KEMENPAN RB LAKUKAN EVALUASI LAPANGAN DI PTA PALANGKA RAYA
Senin, 21 Oktober 2019 10:00 WIB.
Palangka Raya - Humas: Memasuki tahapan akhir proses penentuan satuan kerja yang lulus meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dikunjungi oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (15/10/2019). Tim yang dipimpin langsung oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh mengagendakan untuk melakukan evaluasi lapangan di satuan kerja pengadilan yang beralamat di Jalan Bubut, Bukit Tunggal, Palangka Raya itu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo didampingi oleh tim sekretariat Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung. Meninjau Aplikasi SIDAK dan Absensi Online Selain melihat secara langsung pelayanan pengadilan, inovasi yang dikembangkan juga turut diperhatikan, diantaranya aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Dokumentasi Administrasi Kepaniteraan) dan Aplikasi Absensi Online. Kedua aplikasi tersebut dipergunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara online dan real time terhadap kinerja aparatur dan penanganan perkara di seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah itu. Dengan aplikasi ini akan diketahui keadaan perkara pada saat itu juga di sebuah pengadilan, ujar H. Shofrowi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Selain itu, lanjut Shofrowi, PTA dapat memonitor kehadiran hakim dan karyawan di setiap pengadilan setiap harinya. Hal ini dimungkinkan karena aplikasi ini terkoneksi dengan mesin absensi yang ada di setiap satker. Selain mengpresiasi inovasi tersebut, Muhammad Yusuf Ateh berharap agar fitur-fitur dalam aplikasi tersebut dapat dikembangkan sehingga dapat menyajikan informasi yang komprehensif tentang pelayanan pengadilan. Salah satunya, dicontohkan Ateh, mengenai jenis-jenis perkara yang masuk dan telah diselesaikan di masing-masing pengadilan. Berbeda dengan Ateh, Sekretaris Mahkamah Agung juga berharap penyajian informasi serupa dalam aplikasi sistem informasi juga dapat dilakukan pada bidang kesekretariatan. Banyak informasi pengadilan di bidang kesekretariatan yang perlu diketahui oleh publik, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Tiga Arti Penting Pembangunan Zona Integritas Saat menyampaikan sambutan di hadapan segenap aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Sekretaris Mahkamah Agung menjelaskan setidak-tidaknya terdapat tiga arti penting Pembangunan Zona Integritas bagi pengadilan. Pertama, program Pembangunan Zona Integritas memperkuat landasan pengembangan pembaruan pengadilan. (Program ini) tidak hanya memperkuat kebermaknaan pengadilan, tetapi juga memperkuat eksistensi negara terhadap warganya, imbuh pria kelahiran Semarang tersebut. Kedua, oleh karena Program Pembangunan Zona Integritas merupakan program nasional, maka program pembaruan pengadilan dapat bersinergi secara luas, termasuk dengan aparatur penegak hukum lainnya. Sinergitas aparatur penegak hukum, lanjutnya, akan memperkuat sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Menurut Pudjoharsoyo, penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri atas sub-sub sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga, Pembangunan Zona Integritas memperkuat tolok ukur pembaruan peradilan dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia maupun gerak langkah perubahannya. Karena itu, Pudjoharsoyo berharap agar seluruh aparatur pengadilan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas dan tidak semata-mata hanya berfikir meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Jika predikat semata yang ingin diraih, apa selanjutnya setelah predikat itu bisa dilupakan, ujar Pudjoharsoyo mengingatkan. Menurutnya, predikat WBK bukan tujuan akhir, karena tujuan akhir yang sebenarnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lima Langkah Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sementara itu, Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya menyampaikan lima langkah yang harus dilakukan agar suatu satuan kerja dapat mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pertama, komitmen dari pimpinan untuk membentuk satuan kerjanya menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kedua, pimpinan mampu mengajak seluruh anggotanya atau jajarannya untuk ikut memiliki komitmen yang serupa. Ketiga, proses secara berkesinambungan untuk melakukan usaha-usaha nyata, termasuk membuat inovasi-inovasi guna mendukung komitmen tersebut. Keempat, satuan kerja mampu mengkomunikasikan perubahan yang dilakukannya kepada publik dengan baik, sehingga publik mengetahui tentang perubahan yang sedang terjadi di satuan kerja tersebut. Dan kelima, mempertahankan perubahan tersebut secara kontinyu dan konsisten dari seluruh jajaran satuan kerja. Selain mengunjungi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, tim Kemenpan RB juga melakukan hal serupa di Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Agama Sampit. [Humas/Mohammad Noor]
| Selengkapnya |- SILATURAHMI DAN DIALOG HUKUM KETUA MAHAKAMAH AGUNG R.I. BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA DI RIYADH
Jumat, 18 Oktober 2019 20:08 WIB.
Riyadh " Humas : Dalam rangkaian kunjungan kerja Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11-16 Oktober 2019, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh mengundang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus berdialog terkait masalah hukum dengan Warga Negara Indonesia yang berdomisli di Riyadh dan sekitarnya. Kegiatan yang berlangsung di KBRI di Riyadh pada Sabtu (12/10/2019) tersebut diawali dengan jamuan makan malam untuk menyambut kedatangan delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dialog hukum yang diselenggarakan KBRI Riyadh dihadiri oleh kurang lebih 200 orang Warga Negara Indonesia baik yang sedang menuntut ilmu maupun yang bekerja di Arab Saudi, dan kegiatan tersebut dibuka oleh Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Riyadh, Dicky Yunus. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I. memperkenalkan delegasi Mahkamah Agung R.I. yang terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Arief Gunawansyah, S.H., M.H., serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, LL.M (Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I.). Pada sesi pemaparan, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan tujuan kunjungan ke Arab Saudi yaitu dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi serta membuka peluang dibukanya kembali kerjasama Pendidikan dan Pelatihan di bidang Ekonomi Syariah bagi Hakim-hakim Peradilan Agama dari Indonesia di Mahad Aly Lil Qadha (Lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Selain itu, Ketua mahkamah Agung juga menyampaikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh badan-badan peradilan di Indonesia khususnya layanan peradilan yang sudah menerapkan e-court dan telah diluncurkannya aplikasi e-litigation yang diharapkan bisa diberlakukan secara serentak pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Januari 2020. Dalam sesi dialog, beberapa Warga Negara Indonesia menanyakan masalah hukum yang dihadapi selama berada di Arab Saudi serta perkembangan-perkembangan hukum dan politik terbaru di Indonesia. Para penanya berharap kiranya kunjungan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membantu meringankan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia di Arab Saudi. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dipegangi terkait persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, yang pertama bahwa WNI yang berada di luar Indonesia sebaiknya mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan di tempat dimana dia berada di luar wilayah Indonesia. Hal ini penting karena hukum yang berlaku di suatu Negara tidak hanya untuk warga Negara yang bersangkutan namun semua penduduk yang berada di wilayah Negara tersebut. Selain itu, proses peradilan suatu Negara merupakan kedaulatan Negara yang bersangkutan sehingga tidak bisa dilakukan intervensi karena terkait dengan Independensi Lembaga Peradilan. Namun ada sarana-sarana bersahabat yang bisa difungsikan untuk membantu Warga Negara Indonesia yang sedang menghadapi masalah hukum di luar wilayah Indonesia. Salah seorang warga juga menanyakan kedudukan alat bukti pengakuan di sistem hukum pidana Indonesia karena dalam sistem hukum pidana di Kerajaan Arab Saudi, pengakuan merupakan alat bukti sempurna. Ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, keterangan terdakwa saja tidaklah bisa menjadi dasar terbuktinya tindak pidana karena sesuai ketentuan Pasal 183 dan 189 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan dirinya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain, dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dengannya Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain itu beberapa warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan pengadilan di Indonesia yang masih birokratis dan berbelit-belit. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa saat ini layanan peradilan Indonesia sudah semakin maju dan modern sehingga administrasi yang birokratis dan berbelit di lembaga peradilan sudah jarang ditemukan dan jika hal tersbeut masih ditemukan silahkan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan dari lembaga peradilan terkait. Warga lainnya juga menanyakan tentang penetapan waris dari pengadilan di Indonesia yang tidak diakui di kerajaan Arab Saudi. Terkait hal tersebut, ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., menjawab bahwa perbedaan sistem hukum dalam penetapan waris yang menyebabkan suatu produk pengadilan tidak berlaku di negara lainnya misalnya dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia dikenal istilah ahli waris pengganti dan anak perempuan tidak menghijab saudara laki-laki pewaris, sedangkan dalam sistem hukum waris di Kerajaan Arab Saudi tidak mengenal ahli waris pengganti tersebut. Mengenai penetapan ahli waris ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., juga menyampaikan bahwa khusus di Pengadilan Negeri tidak ada lagi penetapan ahli waris karena untuk hal tersebut cukup dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah karena merekalah yang lebih mengenal warganya dibandingkan lembaga peradilan, sedangkan Pengadilan Agama masih ada Penetapan Ahli Waris namun hal tersebut biasanya dikaitkan dengan suatu masalah yang membutuhkan penetapan ahli waris sehingga diperlukan kehati-hatian oleh pengadilan agama dalam memberikan penetapan ahli waris tersebut. Silaturahmi dan dialog hukum antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dengan Warga Negara Indonesia di Riyadh dan sekitarnya tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan masih banyak pertanyaan yang hendak disampaikan namun karena keterbatasan waktu dan adanya agenda delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada keesokan harinya sehingga dialog tersebut diakhiri pada pukul 22.30 waktu Riyadh. Acara diakhiri dengan tukar menukar cindera mata serta foto bersama antara delegasi Mahkamah Agung R.I. dengan keluarga besar KBRI Riyadh dan Warga Negara Indonesia yang mengikuti kegiatan dialog hukum tersebut. (humas / FS)
| Selengkapnya |- DELEGASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KUNJUNGI PENGADILAN UMUM (MAHKAMAH AL-AMMAH) MAKKAH
Jumat, 18 Oktober 2019 08:19 WIB.
Riyadh " Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yag dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11 " 16 Oktober 2019 dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama kedua negara dalam bidang hukum dan peradilan serta kerjasama dalam bidang Pendidikan dan pelatihan hakim terkait ekonomi syariah. Salah satu lembaga peradilan yang dikunjungi adalah Pengadilan Umum (Mahkamah Al-Ammah) Makkah, dimana dalam kunjungan pada hari Senin (14/10/2019) tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I didampingi oleh delegasi yang terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Arief Gunawansyah, S.H., M.H., serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, LL.M (Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I.). Dalam kunjungan ini Ketua Mahkamah Agung R.I. beserta delegasi yang didampingi oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr.Solah Ashowi. Pengadilan umum merupakan salah satu pengadilan yang berada dalam sistem peradilan di Kerajaan Arab Saudi yang menangani semua perkara yang tidak ditangani oleh pengadilan lainnya atau pengadilan khusus seperti pengadilan pidana atau pengadilan ketenagakerjaan atau pengadilan niaga, dan juga kewenangan yang tidak masuk dalam kewenangan Notaris Publik dan Badan Banding. Jika dalam suatu wilayah tidak terdapat pengadilan pidana atau pengadilan khusus lainnya, maka semua perkara akan ditangani oleh pengadilan umum. Pengadilan Umum Makkah memiliki kewenangan terhadap gugatan-gugatan yang terkait dengan properti, sengketa kepemilikan yang timbul dari sengketa properti, hak yang timbul dari sengketa properti, kasus kerugian terhadap properti dan penerima manfaat dari kerugian tersebut, gugatan untuk membatasi campur tangan atas kepemilikan atau pengembalian atas kepemilikan, pengosongan, pembayaran sewa, angsuran, penerbitan hak kepemilikan atau pendaftaran waqaf, dan gugatan yang timbul dari kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dan keputusan-keputusan pemerintah. Perkara yang mendominasi di pengadilan umum Makkah saat ini adalah sengketa-sengketa terkait bangunan dan apartemen karena tingginya harga bangunan dan apartemen di Kota Makkah. Pengadilan Umum Makkah tidak menangani perkara pidana dan perkara ketenagakerjaan karena di Makkah telah terdapat pengadilan pidana dan pengadilan ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, Pengadilan Umum Makkah menangani kurang lebih 24.000 perkara yang ditangani oleh 30 orang Hakim. Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Syeikh Dr.Solah Ashowi menjelaskan bahwa sejak tahun 2001, pengadilan tersebut sudah menerapkan administrasi perkara secara elektronik yang diikuti dengan penerapan persidangan secara elektronik pada tahun 2009. Dalam implementasi administrasi perkara secara elektronik, para pihak dapat mendaftarkan perkara dari rumah mereka, dan setelah mendapatkan nomor perkara, para pihak bisa mengunggah dokumen-dokumen terkait perkara tersebut melalui sistem elektronik pengadilan yang tersedia. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta delegasi menyaksikan langsung salah satu persidangan dimana Hakim memanfaatkan sarana komputer untuk memeriksa dokumen-dokumen yang telah diunggah para pihak demi kepentingan persidangan. Dalam sidang tersebut, Hakim dibantu oleh dua orang Panitera Pengganti, dimana salah satu Panitera Pengganti berperan sebagai PP utama yang fokus ke perkara yang sedang diperiksa sedangkan PP kedua merupakan PP yang menunjang kerja PP utama dimana jika ada proses persidangan yang terlewatkan dalam catatan PP utama, maka Hakim akan melihat catatan yang dibuat oleh PP kedua. Dalam setiap sidang juga Hakim akan langsung membacakan Berita Acara yang telah diketik langsung oleh Kedua PP yang mendampingi Hakim yang catatan PP tersebut terhubung dengan komputer di depan Hakim untuk mendapatkan tanggapan dari para pihak di persidangan jika ada catatan yang tidak sesuai dengan hal yang terjadi di persidangan. Berdasarkan keterangan pihak pengadilan umum Makkah, bahwa jumlah PP yang mendampingi Hakim sangat tergantung jumlah pihak yang terlibat dalam persidangan karena semakin banyak pihak yang bersengketa maka semakin banyak PP yang membantu Hakim di persidangan. Persidangan perkara di pengadilan umum dilakukan oleh Hakim Tunggal kecuali dalam perkara-perkara yang termasuk kategori berat dan sulit. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Mahkamah Agung juga memperoleh informasi bahwa jumlah halaman putusan pengadilan tidaklah terlalu banyak karena hanya berisikan pokok perkara serta alasan pertimbangan hakim, bahkan pada tingkat banding dan Kasasi jumlah halaman putusan semakin berkurang karena Hakim tidak lagi memeriksa seperti pada pengadilan tingkat pertama kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Pada pengadilan tingkat pertama tidak dikenal istilah Dissenting Opinion dan hal tersebut hanya dikenal pada pengadilan tingkat banding serta pendapat dari Hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan. Jangka waktu memutus perkara yang masuk dalam kategori sulit oleh pengadilan umum tidak boleh melebihi jangka waktu satu tahun, dan untuk perkara lainnya tidak melebihi 30 hari kerja. Dalam kesempatan dialog dengan Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr.Solah Ashowi, pihak Mahkamah Agung juga menanyakan hal terkait dengan rekrutmen serta pembinaan hakim. Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr. Ahmad ibn Jaman al-Umari menjelaskan bahwa untuk menjadi Hakim di Kerajaan Arab Saudi tidaklah melalui sistem pendaftaran namun para Calon Hakim diusulkan oleh Kampus dari para mahasiswa yang telah dipantau oleh Kampus sejak awal masuk baik dari segi moral dan nilai akademisnya dimana sang calon haruslah lulus dengan Cum Laude. Calon Hakim yang diusulkan oleh Kampus kepada Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi haruslah menempuh Pendidikan hakim selama 3 (tiga) tahun di Mahad Aly Lil Qadha (Lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Sistem Pendidikan tersebut mengenal sistem gugur dimana jika Calon Hakim gagal dalam ujian pada tahun pertama maka tidak bisa mengulang dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutya serta dinyatakan tidak layak untuk menjadi Hakim. Untuk menjadi Hakim pengadilan tingkat banding, maka setidaknya sudah berpengalaman sebagai Hakim Tingkat Pertama serta beusia minimal 40 tahun dan diusulkan kepada Raja melalui Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Untuk menjadi Hakim Agung, maka seorang calon haruslah pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan usia minimum 45 tahun serta lulus seleksi yang dilakukan oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Pengadilan di Arab Saudi tidak memiliki Hakim Perempuan sesuai dengan Fatwa dari Kerajaan Arab Saudi. Dalam hal seorang Hakim terindikasi melakukan pelanggaran Kode etik Hakim, maka Ketua Pengadilan akan memberikan peringatan dini namun untuk pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada hakim yang bersangkutan dilakukan oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Di akhir kunjungan, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta delegasi diberikan kesempatan untuk melihat arsip-arsip yang tersimpan di pengadilan umum Makkah dimana dalam arsip tersebut terdapat Putusan yang berasal dari 800 tahun yang lalu dalam Bahasa Turki serta Putusan yang berasal dari 200 tahun yang lalu dalam Bahasa Arab. Pihak Pengadilan Umum Makkah juga memperlihatkan kepada Delegasi Mahkamah Agung R.I. dokumen berupa akta waqf yang berasal dari 150 tahun lalu dari salah seorang bersuku Jawa di Arab Saudi yang mewaqfkan bangunan yang dekat dengan Masjidil Haram. Dalam hal waqf, jika tidak ada nadzir sebagai pengurus waqf yang ditunjuk dalam akta waqf, maka pengadilan umum yang akan menetapkan pengurus waqf tersebut. Waqf merupakan perbuatan hukum yang banyak ditemukan di Makkah terutama pada tanah atau bangunan yang dekat dengan Masjidil Haram dan banyak orang Indonesia yang membeli tanah dan bangunan di seputar Masjidil Haram untuk diwaqfkan ke Masjidil Haram. (Humas / FS)
| Selengkapnya | - MEMASUKI MASA PENSIUN DENGAN BAHAGIA
-
Berita Badan Peradilan Umum
- PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
Rabu, 23 Oktober 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2019 di Pangkal Pinang. Pada Kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., membuka sekaligus memberikan pengarahan mengenai peran penting panitera dalam pelaksanaan tugas administrasi di Pengadilan. Jumlah peserta kegiatan 40 orang, terdiri dari Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Narasumber pada kegiatan ini Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), Bukaeri, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang). Tujuan Kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
| Selengkapnya |- PROFILE ASSESSMENT CALON PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM 2019
Selasa, 22 Oktober 2019
Jakarta, 22 Oktober 2019,bertempat di lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI pada pukul 08.00 WIB, dilaksanakan Profile Assessment guna melihat kemampuan, kepemimpinan, ketrampilan dalam menyelesaikan masalah (problem solving) dan pengambilan keputusan (decision making) secara cepat dan tepat bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Badilum dengan jumlah perserta sebanyak 45 pengawai.
| Selengkapnya |- PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Kamis, 03 Oktober 2019
Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2019 pukul10:00 WIB, telah dilaksanakan Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, antara Dirjen Badilum yang bAru Dr Prim Haryadi SH MH, dengan Dirjen Badilum yang lama sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr Herri Swantoro SH MH. Kegiatan ini dhadiri seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Turut hadir para undangan, antara lain, Kepala Balitbang DIklat Kumdil MA RI, Dr. Zarof Ricar SH, S.Sos, M.Hum, Kepala Badan Pengawasan MA RI, Nugroho Setiadji, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH, serta para pimpinan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
| Selengkapnya |- SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
Jumat, 09 Agustus 2019
Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB3025
| Selengkapnya |- PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
Kamis, 08 Agustus 2019
Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB280 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB616 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB461 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB356
| Selengkapnya | - PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
-
Berita Pengadilan Tinggi Surabaya
Tidak dapat menampilkan data.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas