w3c
Bahasa
Logo Pengadilan Negeri Madiun

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Madiun

Jalan R.A. Kartini No. 7 Madiun. Telp. 0351 462055 Fax. 0351 452419

Email : pn.kotamadiun@yahoo.co.id Delegasi : delegasi.pnmadiun@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info TilangSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PROSEDUR PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Diterbitkan: Senin, 28 Maret 2016 08:57

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

 

PENAHANAN

  1. Penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

  2. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.

  3. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.

  4. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakat maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

  5. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.

  6. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

  7. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.

  8. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.

  9. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.

  10. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.

  11. Yang dapat mengajukan permohonan penang¬guhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).

  12. Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa / penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.

  13. Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).

  14. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.

  15. Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.

  16. Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.

  17. Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.

  18. Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkan¬nya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan  penahanan selambat-lambatnya 1O (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.

  19. Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.

  20. Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.

  21. Apabila Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.

  22. Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).

  23. Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.

STATUS TAHANAN

  1. Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.

  2. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.

  3. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

  4. Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

  5. Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka  Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar¬kan dari  tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.

  6. Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.

  7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

 

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 45-50.

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Madiun selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Mahkamah Agung

  • SEBANYAK 58 PESERTA MENGIKUTI TES ASSESSMENT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN MA
    Kamis, 16 Mei 2019 10:05 WIB.
    Jakarta-Humas, Kamis 16 Mei 2019. Sebanyak 58 peserta mengikuti tes assessment seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Japati) di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, lantai 12, Jakarta Pusat, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, Kamis hingga Jum'at (16-17/5). Pembukaan assessment ini, Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, didampingi Kepala Badan Pengawas MA Nugroho Setiadji, S.H., Kepala Biro Kepegawaian MA Supatmi, SH., MM dan Yanti Munthe dari Ara Indonesia. Sebanyak 58 peserta ini berhak mengikuti assessment setelah di nyatakan lolos seleksi administrasi yang dilaksanakan pertengahan Maret hingga akhir April 2019. Dalam pelaksanaan assessment ini MA bekerja sama dengan lembaga assessment yaitu Ara Indonesia. Dalam sambutannya A. S. Pudjoharsoyo mengatakan bahwa, pelaksanaan assessment seleksi terbuka ini mempunyai arti penting, karena dengan assessment akan diketahui kepribadian dan integritas para peserta."Saya ingatkan agar tidak grogi, tenangkan hati. Saya yakin bapak ibu semalam sudah banyak berdoa," tuturnya. Ia juga menjelaskan, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi ini merupakan amanah dari peraturan dan perundang-undangan, mulai dari UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN kemudian PP No 11 tahun 2017 tentang managemen PNS. "Karena itu mekanisme seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ini harus dilakukan secara terbuka," katanya. Pudjoharsoyo mengingatkan, jika terpilih nanti jangan mempunyai mindset untuk dilayani tapi harus melayani."Kalau minta dilayani, lebih baik mengundurkan diri saat ini juga. Itu lebih bagus dari pada kami mengeluarkan biaya yang besar untuk menyeleksi bapak ibu," katanya. Terdapat 7 jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini, yaitu jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang di ikuti oleh 4 peserta. Kemudian jabatan DirekturJenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara diikuti sebanyak 6 peserta. Jabatan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama akan diikuti 19 peserta. Untuk posisi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil diikuti 9 peserta. Jabatan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Admnistrasi Peradilan Militer Ditjen Badimiltun diikuti oleh 4 peserta. Jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu akan diikuti 12 peserta dan yang terakhir untuk jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus akan diikuti oleh 4 peserta. (ds/rs)
    | Selengkapnya |
  • WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL: PERKARA MELALUI MEDIASI TAHUN 2018 NAIK 100,5% DIBANDING TAHUN 2017
    Rabu, 15 Mei 2019 22:00 WIB.
    Surabaya " Humas: Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui mediasi, Mahkamah Agung telah menerbitkanPeraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA ini kemudian diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH.,MH yang diwakili oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH dalam sambutannya pada Seminar Nasional Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konflik Horizontal di masyarakat Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Dispute Resolution di ballroom Hotel Novotel Samator, Surabaya (15/5). Pada kesempatan yang sama, Sunarto sebagaimana disampaikan oleh Nurul Elmiyah juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018, perkara perdata pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang masuk katagori perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi mencapai 86.814 perkara, jumlah ini mengalami peningkatan 24,6% (17.140 perkara) dibanding tahun 2017 di mana perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 5.306 perkara, meningkat 100,5% (2.660 perkara) dibanding tahun 2017. Adapun perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 67.321 perkara atau lebih banyak 20,4% (11.421 perkara), dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 14.187 perkara atau lebih banyak 1.243% (13.131 perkara). Kedepan, menurut Sunartoselain mediasi dalam bentuk manual sebagaimana yang ada saat ini, perlu juga diinisiasi penyelesaian sengketa secara online atau online dispute resolution atau online mediation. Hal ini sebagai respon terhadap peningkatan grafik e-commerce dan e-transaction. Seminar nasional ini dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Dinas Pemprov Ketenagakerjaan JawaTimur, pendiri Jimly School, dan Ketua Bale Mediasi Nusa tenggara barat, serta para peserta seminar lainnya. Pada kesempatan itu pula diresmikan Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik yang digagas oleh Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH. (PN/RS)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA RAPAT PLENO PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
    Senin, 13 Mei 2019 19:02 WIB.
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung RI, A.S. Pudjoharsoyo didampingi oleh Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung membuka kegiatan rapat Pleno Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada lingkungan Mahkamah Agung. hari Senin, 13/5/2019, bertempat di gedung Tower Lantai 2. Acara tersebut juga diikuti oleh masing " masing Ketua dan anggota Area I sampai dengan VIII.
    | Selengkapnya |
  • INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP MAHKAMAH AGUNG MENINGKAT
    Senin, 13 Mei 2019 13:36 WIB.
    Jakarta"Humas: Ikhtiar Mahkamah Agung untuk mendorong terlaksananya program reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menuai hasil yang menggembirakan. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penilaian yang lebih baik terhadap Mahkamah Agung pada kedua bidang tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo dalam acara Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terhadap sejumlah Pengadilan Negeri Se-Indonesia di Jogjakarta, Kamis (02/05/2019). Berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 226/M.RB.06/2018 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018 tertanggal 31 Desember 2018 diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2018 mencapai 75,50 atau naik 1,45 dari tahun sebelumnya yang mencapai 74,05. Dengan pencapaian ini, peringkat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tetap dalam kategori BB (Baik Sekali), ujar Pudjoharsoyo. Peningkatan indeks reformasi birokrasi ini, lanjut Pudjoharsoyo, banyak dikontribusikan oleh program-program yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Beberapa program tersebut, antara lain pelaksanaan akreditasi terhadap pengadilan, sinergi dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam pengembangan Integrated Criminal Justice System (ICJS), pembentukan kelompok kerja koordinasi kemudahan berusaha, implementasi penegakan integritas pegawai melalui peningkatan kepatuhan atas LHKASN yang mencapai 85%, pembangunan zona integritas, pengembangan pelayanan secara elektronik dengan membangun aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) serta pengembangan keterbukaan informasi melalui aplikasi direktori putusan. Dan untuk semakin meningkatkan pencapaian dalam reformasi birokrasi, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengamanatkan saran-saran perbaikan seperti peningkatan sosialisasi tentang reformasi birokras ke seluruh satuan kerja, pembebanan target kepada role model dan agent of change serta evaluasi terhadap kinerja role model dan agent of change, peningkatan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, optimalisasi sistem manajemen SDM, peningkatan penerapan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta perluasan cakupan penerapan Integrated Criminal Justice System (ICJS). Disertai Peningkatan Indeks SAKIP Peningkatan indeks reformasi birokrasi yang merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung tersebut disertasi juga dengan peningkatan indeks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang juga dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/794/M.AA.05/2018 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 tertanggal 31 Desember 2018 disebutkan bahwa Mahkamah Agung memperoleh nilai 69,10 atau predikat B (Baik). Dengan penilaian ini berarti Kemenpan RB menilai Mahkamah Agung telah menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik, jelas Pudjoharsoyo. Hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut mencatat setidak-tidaknya tiga hal positif yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pertama, tujuan dan sasaran di level Mahkamah Agung dan Unit Eselon I telah berorientasi pada hasil (outcome) serta adanya cascade indikator kinerja utama secara berjenjang mulai dari tingkat Mahkamah Agung sampai pada Pengadila Tingkat Banding dan Pertama. Kedua, Mahkamah Agung telah melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan digunakan dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal. Ketiga, Mahkamah Agung telah melakukan perbaikan terhadap keterbukaan informasi untuk publik melalui situs Website milik Mahkamah Agung atau milik satuan kerja dengan mencantumkan menu khusus SAKIP yang berisi tentang renstra, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama dan laporan kinerja. Dan seperti halnya dalam surat tentang hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, surat ini juga mengamanatkan saran-saran guna peningkatan penerapan budaya kerja, antara lain peningkatan kualitas pengukuran kinerja secara berkala, integrasi SIPP dengan SAKIP serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan oleh badan pengawasan. Baik hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi maupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengamanatkan rekomendasi-rekomendasi yang perlu kita tindak-lanjuti dan kita akan memperhatikannya dengan seksama ujar Pudjoharsoyo optimis. Pudjoharsoyo berharap kedepan prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Mahkamah Agung akan terus meningkat seiring usaha-usaha simultan yang dilakukan bersama jajaran tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor)
    | Selengkapnya |
  • KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS HADIRI RAPAT PEMBAHASAN DIM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEMENTERIAN NEGARA PPA
    Jumat, 10 Mei 2019 15:28 WIB.
    Jakarta - Humas: Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI, Dr. Abdullah, S.H., M.S. didampingi oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas D.Y. Witanto, S.H, dan Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. menghadiri rapat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual pada Tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Ruang Tjut Nyak Dien Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg-PPA). Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dan dihadiri oleh Para Pejabat Eselon I dan Eselon II dari Kementerian dan Lembaga terkait. Materi pembahasan rapat difokuskan pada substansi terkait hal-hal yang bersifat krusial dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjelang masa sidang di DPR yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Beberapa point yang menjadi isu penting antara lain: keterkaitan antara materi RUU dengan beberapa perundang-udangan lainnya seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga tidak tumpang tindih karena dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur beberapa hal terkait ketentuan pidana dan hukum acara yang bersifat khusus. Selain itu rapat juga membahas tentang pengaturan jadwal serta mekanisme pembahasan, mengingat waktu yang tersedia sangat pendek sampai dengan akhir masa jabatan DPR, sedangkan RUU yang sedang dalam proses pembahasan jumlahnya cukup banyak. Susbtansi dan ruang lingkup dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi tindakan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, Penindakan Pelaku dan Rehabilitasi Korban dan Pelaku. Kualifikasi kekerasan seksual yang diusulkan dalam RUU tersebut terdiri dari a. Pelecehan Seksual, b. Eksploitasi Seksual, c. Pemaksaan Kontrasepsi, d. Pemaksaan Aborsi, e. Perkosaan, f. Pemaksaan Perkawinan, g. Pemaksaan Pelacuran, h. Perbudakan Seksual dan/atau i. Penyiksaan Seksual. Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI menyampaikan beberapa masukan kepada forum antara lain bahwa Mahkamah Agung mendukung prakarsa pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, namun perlu diperhatikan terkait dengan korelasi antar norma dalam substansi RUU dengan ketentuan perundang-undangan yang lain. Dalam penggunaan istilah juga jangan sampai menimbulkan kerancuan karena nantinya akan menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Selain itu perlu dipertimbangkan kembali terkait pasal-pasal yang menentukan ketentuan pidana bagi penyidik, penuntut umum dan hakim yang lalai dalam melaksanakan kewajibannnya, karena norma tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 dan dapat mengganggu independensi lembaga kekuasaan kehakiman. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan kata penutup bahwa semua kementerian lembaga terkait perlu mempersatukan kembali tekad bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera di sahkan dan sedapat mungkin pada Bulan September 2019 harus sudah di sahkan oleh DPR, agar secepatnya dapat menuntaskan persoalan kekerasan seksual yang marak terjadi di masyarakat. Selanjutnya akan dijadwalkan kembali rapat-rapat lanjutan untuk melakukan pembahasan secara lebih intensif dalam rangka penyempurnaan materi dan substansi RUU tersebut dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang memiliki kaitan langsung dengan penegakan hukum, khususnya menyangkut penghapusan kekerasan seksual. (Dy/RS)
    | Selengkapnya |

  • Berita Badan Peradilan Umum

  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTI
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    | Selengkapnya |
  • SHORTCOURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)
    | Selengkapnya |
  • PENGADILAN NEGERI CIKARANG DARI SEBUAH GARASI MENCOBA MENGUKIR PRESTASI
    Sabtu, 27 April 2019
    | Selengkapnya |
  • KUNJUNGAN STUDI BANDING DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE SPANYOL
    Senin, 22 April 2019
    Pada tanggal 5-12 April 2019, jajaran DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengadakan kunjungan dalam rangka studi banding ke Spanyol. Rombongan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, dan diikuti para pejabat Eselon II, dan beberapa ketua Pengadilan Negeri. Studi banding bertujuan untuk mepelajari pengelolaan peradilan di Spanyol dalam rangka dalam Modernisasi Tata Kelola Peradilan.
    | Selengkapnya |
  • KEGIATAN PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGGAL 18-20 MARET 2019
    Rabu, 27 Maret 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I telah menyelenggarakan Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2019, bertempat di Hotel JW Marriott Surabaya yang diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang peserta yang terdiri dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan Pembinaan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dilanjutkan dengan Pembinaan mengenai Konsep Kepemimpinan, Manajemen Risiko dan Zona Integritas. Menurut Dirjen Badilum Pemimpin Pengadilan harus menjadi contoh role model dengan dasar disiplin diri, mempunyai kemampuan untuk memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain, selain daripada itu Pemimpin Pengadilan harus juga memiliki kemampuan teknis administrasi, kemampuan berbicara di muka umum agar dapat bertugas dengan baik, kemampuan memecahkan masalah sehingga bisa mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. Peserta kegiatan juga mendapatkan materi mengenai Integritas dan Pengawasan, Pelaksanaan DIPA 01 dan DIPA 03, Manajemen Kepemimpinan dan Manajemen Peradilan Umum dari para Narasumber yang berkompeten dibidangnya.
    | Selengkapnya |

  • Berita Pengadilan Tinggi Surabaya

  • RALAT UNDANGAN RAPAT PEMATANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
    Sabtu, 11 Mei 2019
    Menyusul surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah disampaikan sebelumnya (link terkait) Nomor : W14.U/3710/KP.01.1/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019 perihal tersebut pada pokok surat, berikut disampaikan ralat atas surat yang dimaksud yang dapat diunduh melalui link berikut Download Surat Ralat... Selengkapnya
    | Selengkapnya |
  • UNDANGAN RAPAT PEMATANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
    Kamis, 09 Mei 2019
    Berikut disampaikan surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W.14-U/3710/KP.01.1/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019 perihal tersebut pada pokok surat, dimana kepada para Pengadilan Negeri yang tercantum sebagai undangan dimohon untuk hadir pada Hari / Tanggal  :  Rabu, 15 Mei 2019 Pukul  :  13.00 WIB s.d. selesai Tempat  :  Aula Lt. I... Selengkapnya
    | Selengkapnya |
  • PENANDATANGAN PIAGAM ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019
    Selasa, 19 Februari 2019
    Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, dalam rangka membangun Zona Integritas di wilayah hukumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya melaksanakan Pencanangan Zona Integritas tahun 2019 dengan tema Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut mengambil tempat di Aula Lt. 3 PT... Selengkapnya
    | Selengkapnya |
  • KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI
    Senin, 18 Februari 2019
    Dalam masa reses sidang, Komisi III DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke sejumlah instansi yudikatif di wilayah hukum Jawa Timur. Sebagai salah satu instansi penegak hukum di Jawa Timur, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya turut serta menjadi tempat sampling dari Komisi III DPR RI dalam penelitiannya. Selain PT Surabaya, Tim dari... Selengkapnya
    | Selengkapnya |
  • KELENGKAPAN USULAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
    Selasa, 12 Februari 2019
    Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2019 Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yo Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Pebruari 2019 Nomor 182 / DJU / PS.01... Selengkapnya
    | Selengkapnya |

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Madiun selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.