Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
PENAHANAN
-
Penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
-
Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
-
Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
-
Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakat maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
-
Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
-
Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
-
Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
-
Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
-
Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
-
Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.
-
Yang dapat mengajukan permohonan penang¬guhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
-
Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa / penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
-
Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).
-
Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.
-
Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.
-
Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.
-
Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.
-
Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkan¬nya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 1O (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.
-
Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.
-
Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.
-
Apabila Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.
-
Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).
-
Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.
STATUS TAHANAN
-
Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.
-
Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.
-
Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
-
Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
-
Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar¬kan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.
-
Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.
-
Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 45-50.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- MAHKAMAH AGUNG DAN BSSN TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN
Senin, 19 Agustus 2019 16:09 WIB.
Jakarta " Humas MA : Dalam rangka mendukung peradilan modern berbasis teknologi informasi, Mahkamah Agung dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU) mengenai pemanfatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik, pada Senin,19 Agustus 2019 di ruang rapat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. MOU ini bertujuan untuk mendukung E-ligitasi yang baru saja diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, serta menghindarkan hal-hal yang bisa mencederai wibawa pengadilan antara aparatur pengadilan dengan para pihak yang memiliki permasalahan di pengadilan. MOU antara Mahkamah Agung dan BSSN ini ditandatangani oleh Dr. Abdullah, SH., MS, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dan Rinaldy, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Hadir dalam acara ini Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika dan Kepala Bagian Pemeliharaan sarana informatika Mahkamah Agung, para pejabat BSSN dan undangan lainnya. Selesai penandatanganan, acara diakhiri dengan foto bersama. (PN/RS)
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG: E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA
Senin, 19 Agustus 2019 13:24 WIB.
Jakarta"Humas: Momen Hari Ulang Tahun Ke-74 dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai penanda dimulainya implementasi sistem peradilan secara elektronik (e-litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan dalam suatu acara bertajuk Harmoni Agung untuk Indonesia di Balairung Mahkamah Agung, Senin (19/08/2019). Turut hadir dalam acara tersebut seluruh hakim agung, Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Jabodetabek, Pejabat fugsional dan struktural Mahkamah Agung serta purnabhakti pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, seperti Bagir Manan dan Harifin A. Tumpa. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menjelaskan bahwa aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. Menurutnya, dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, jelas Hatta Ali. Redesain Praktek Peradilan Indonesia Kecuali memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya. Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan, ungkap Hatta Ali lebih lanjut. Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Disamping itu, Hatta Ali juga mengungkapkan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi. Pertama, menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat, kata Hatta Ali. Kedua, sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau. Ketiga, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan. Keempat, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi, menurut Hatta Ali, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. Atas alasan-alasan tersebut, Hatta Ali menyimpulkan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di Negara-negara maju. Diterapkan Secara Menyeluruh Tahun 2020 Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal, ungkap Hatta Ali Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tat Usaha Negara. Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di Indonesia diharapkan sudah menerapkan e-litigasi ini. pada saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020, e-Litigasi ini dapat diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia, pungkas Hatta Ali. (NR /RS/photo: Pepy)
| Selengkapnya |- MAHKAMAH AGUNG KINI PUNYA HIMNE
Senin, 19 Agustus 2019 13:21 WIB.
Jakarta"Humas MA: Guna mendorong penghayatan terhadap nilai-nilai Mahkamah Agung dan peradilan serta mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap lembaga, Mahkamah Agung kini memiliki lagu himne. Lagu yang merupakan kolaborasi antara musisi kenamaan Addie MS dengan A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung tersebut akan diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-74 Mahkamah Agung hari ini (19/08/2019). Menurut Pudjoharsoyo, hingga usianya yang ke-74, Mahkamah Agung memang belum memiliki lagu mars, himne ataupun sejenisnya. Padahal organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, seperti Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan Dharma Yukti Karini (DYK) sudah memiliki himne dan mars, ungkap Pudjoharsoyo saat gladi resik persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-74 Mahkamah Agung di Jakarta, Minggu (18/08/2019). Tiga Bait Sederhana Untuk mencapai apa yang dikehendaki dari adanya lagu tersebut, menurut Pudjoharsoyo, dipilih lirik yang sederhana, lugas dan mudah dihafal. Diharapkan dengan kesederhanaan lirik tersebut, lebih mudah diresapi oleh yang menyanyikannya, ungkap Pudjoharsoyo menjelaskan. Kendati demikian, lanjut Pudjoharsoyo, kesederhanaan liriknya tidak mengurangi kedalaman pesan yang ingin disampaikannya. Lagu ini terdiri dari tiga bait dengan aksentuasi makna yang berbeda-beda tetapi memiliki kohesi dan koherensi satu sama lain sehingga membawa pesan dan makna yang holistic, ungkap Pudjoharsoyo. Bait pertama lagu berusaha menyentuh kesadaran berbangsa warga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, setiap orang harus memiliki semangat untuk berbakti dan membangun Indonesia. Dan ini harus dilakukan dengan semangat kerjasama dan saling mendukung secara harmonis. Bait pertama ini berisi empat kalimat sederhana, yakni Bersama kita semua, Bangun Indonesia, Berikan baktimu, Untuk Nusa Bangsa, urai Pudjoharsoyo lebih jauh. Sedangkan pada bait selanjutnya yang terdiri dari dua kalimat, yakni Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berasas Pancasila, kita berkarya, ingin mengingatkan bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang direpresentasikan oleh Hakim memiliki tanggung jawab besar sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan. Disini diharapkan tersentuhnya nilai-nilai kejujuran atau integritas dan kesadaran ketuhanan yang merupakan intisari sila pertama Pancasila, dilanjutkan dengan membawanya kepada Pancasila secara keseluruhan sebagai landasan berkarya, papar mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu. Adapun bait ketiga, terdiri dari empat ungkapan sederhana masing-masing Di Mahkamah Agung, Kami wujudkan, Keadilan tuk semua, Bagi Indonesia. Kami ingin menggugah segenap warga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan untuk dengan keyakinan penuh bertekad mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia, jelas Pudjoharsoyo. Musik dan Aransemen Besutan Addie MS Kesederhanaan lirik tersebut dibalut apik dalam besutan musik dan aransemen yang dilakukan oleh musisi kenamaan Addie MS. Ketika ditawarkan untuk berkolaborasi mengkomposisi, mengaransemen dan mengorkestrasi Himne Mahkamah Agung, Addie MS dengan penuh antusias menyambutnya. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai yang diharapkan tumbuh lewat lagu tersebut. Saya bangga dan terharu mendapatkan kepercayaan untuk mengaransemen Himne Mahkamah Agung sekaligus mendapat tanggung jawab yang besar, ungkapnya di hadapan rapat pimpinan Mahkamah Agung saat memperdengarkan pertama kali besutannya di Bogor, Selasa (06/08/2019) lalu. Seperti halnya lirik, menurut Addie MS, aspek melodi, harmoni, irama juga mempengaruhi bagaimana suatu lagu akan memberikan efek kepada yang menyanyikannya. Ada aspek estetika di dalam lagu yang harus dirasakan sebelum kemudian orang tertarik untuk menyanyikannya. Saat orang menyanyikannya dengan senang hati, barulah kita bisa berharap pesan dari lagu tersebut tersampaikan secara alami, ungkap Addie MS. Yang menarik dari aransemen pria yang menjadi salah seorang pendiri Twilite Orchestra ini adalah ketika meramu melodi dan harmoni pada bait kedua yang menggambarkan bagaimana hakim dan aparatur pengadilan harus bekerja berlandaskan ketuhanan dan Pancasila. Kami buat lebih syahdu untuk membuat suasana lebih kontemplatif, sambil mempersiapkan mood yang menggelora di bagian berikutnya, papar musisi yang memulai karir bermusiknya sejak tahun 1980 an itu. Pada bait ketiga yang berusaha menggugah semangat warga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, melodi dan harmoni dibuat lebih intens, dan dinyanyikan oleh paduan suara dengan lebih kuat dan ekspresif sehingga klimaks lagu tercipta dengan efektif. Dan untuk menggarap komposisi, aransemen, dan orkestrasi lagu ini, Addie bahkan rela harus mendalami visi, misi dan program pembaruan peradilan serta membangun pemahamannya tentang cita-cita Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 beserta dokumen-dokumen Mahkamah Agung lainnya. Apresiasi Ketua Mahkamah Agung Atas karya lagu yang dipersembahkan untuk Hari Ulang Tahun Ke-74 Mahkamah Agung ini, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Addie MS dan A.S. Pudjoharsoyo. Ia mengaku sangat terkesan dengan lirik, musik dan aransemen lagu Mahkamah Agung ini. Ada rasa kebanggaan dan sekaligus terharu (mendengarnya). (Dan) menyanyikan lagu ini, kita bisa menitikkan air mata. Sungguh luar biasa. Ujar Hatta Ali setengah terbata-bata penuh keharuan saat mendengar lagu ini pertama kali di Bogor beberapa waktu lalu (06/08/2019). Dengan Keputusan Nomor 123/KMA/SK/VIII/2019, Himne Mahkamah Agung ditetapkan sebagai lagu resmi yang wajib dinyanyikan pada saat acara-acara resmi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Mudah-mudahan bait demi bait dan kata demi kata dari lagu ini dapat menjelma dan kita hayati sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku kita, harap Hatta Ali memungkasi komentarnya. (MN/RS/Photo:azh)
| Selengkapnya |- RAYAKAN HARI JADI, MAHKAMAH AGUNG SELENGGARAKAN SERANGKAIAN ACARA
Minggu, 18 Agustus 2019 17:05 WIB.
Jakarta " Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 19 Agustus 2019 mendatang genap berusia 74 tahun. Untuk merayakan hari jadinya, Mahkamah Agung menyelenggarakan berbagai acara di antaranya yaitu jalan santai, pembagian doorprize, upacara bendera, dan yang paling monumental pada perayaan tahun ini adalah akan diluncurkannyaa Himne Mahkamah Agung pada Senin 19 Agustus 2019 mendatang. Hari ini, Minggu 18 Agustus 2019, demi memeriahkan hari jadi, seluruh aparatur Mahkamah Agung baik yang berkantor di Medan Merdeka Utara, Jl. Ahmad Yani atau Bogor semua tumpah ruah di halaman gedung Mahkamah Agung untuk mengikuti senam kesegaran jasmani bersama para pimpinan Mahkamah Agung. Suasana akrab dan hangat antara pimpinan Mahkamah Agung dan para pegawai sangat terasa. Setelah melakukan senam bersama, para peserta senam melanjutkan kegiatan jalan santai di sekitar monas bahkan hingga ke bundaran Hotel Indonesia. Suasana keakraban semakin meriah karena di halaman parkir timur, Panitia HUT MA RI telah menyiapkan panggung lengkap dengan acara-acara hiburan yang sangat menarik, ditambah dengan adanya pembagian doorprize membuat semua yang hadir semakin bersemangat mengikuti kegaitan hari jadi MA yang ke 74 ini. BUKAN SEREMONIAL BELAKA Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, mengatakan bahwa serangkaian acara ini bukanlah seremonial belaka namun momentum untuk kembali merefleksikan keberadaan lembaga Mahkamah Agung. Momen ini juga menjadi sarana untuk kembali mengukuhkan komitmen aparatur Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam usia yang cukup matang ini, Mahkamah Agung terus mengukir prestasi, di antaranya yaitu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung menciptakan peradilan elektronik atau e-court. Melalui pelayanan ini, masyarakat yang ingin mencari keadilan bisa lebih cepat, berbiaya ringan, dan mudah. Selain itu, Mahkamah Agung pada usianya yang ke 74 ini juga akan meluncurkan e-litigasi, sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menghindarkan hal-hal yang bisa mencederai wibawa pengadilan antara aparatur pengadilan dengan para pihak yang memiliki permasalahan di pengadilan. Dirgahayu Mahkamah Agung yang ke 74. Jayalah selalu. (azh/RS)
| Selengkapnya |- KETUA MA MENJADI PEMBINA UPACARA KEMERDEKAAN RI KE 74
Sabtu, 17 Agustus 2019 09:40 WIB.
Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., menjadi Pembina Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 di halaman gedung Mahkamah Agung pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019. Upacara ini diikuti oleh seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, para pegawai, ibu-ibu Dharmayukti Karini serta para calon hakim yang sedang mengikuti diklat. Pada acara ini pula Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda kehormatan Satyalancana 30 tahun, Satyalancana 20 tahun, Satyalancana 10 Tahun, tanda kehormatan Sewindu dan Dwiwindu kepada pegawai Mahkamah Agung yang mendapatkan. (azh/RS/photo:PN)
| Selengkapnya | - MAHKAMAH AGUNG DAN BSSN TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN
-
Berita Badan Peradilan Umum
- SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
Jumat, 09 Agustus 2019
Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB1788
| Selengkapnya |- PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
Kamis, 08 Agustus 2019
Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB224 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB517 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB350 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB293
| Selengkapnya |- PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI JURUSITA
Selasa, 06 Agustus 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Jurusita pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019. Acara dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur " Bali di Kota Denpasar dan dibuka secara bersamaan dengan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif DIPA 03 T.A. 2020 di Lingkungan Peradilan Umum oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. kegiatan diikuti oleh 41 peserta Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kegiatan ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dengan menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan diri yang tinggi dalam menjalankan tugas. (TPU)
| Selengkapnya |- PEMBAHASAN ROADMAP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Rabu, 24 Juli 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2019. Acara yang dilaksanakan di Hotel Rocky Bukittinggi pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2019 dibuka oleh Direktur Jenderal Badilum, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H dan diikuti oleh 45 orang peserta yang ditunjuk. Berbagai masukan dan rencana pengembangan dalam roadmap diharapkan akan menjadikan SIPP semakin mudah untuk diimplementasikan, termasuk mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam setiap template yang ada. Dengan penyusunan roadmap diharapkan pengembangan SIPP dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan waktu yang ditentukan, ungkap Dirjen Badilum ketika membuka acara. Hal yang sama juga diungkapkan kembali oleh Zahlisa Vitalita, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum ketika menutup acara, karena pengembangan SIPP yang baik dan terencana akan dapat menjadi sarana percepatan terwujudnya badan peradilan yang agung. (SEG)
| Selengkapnya |- EVALUASI KINERJA MELALUI TELECONFERENCE
Rabu, 10 Juli 2019
Jakarta, 10 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi dan satker di bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal dan para pejabat eselon II mengadakan evaluasi kinerja melalui teleconference. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Juli 2019, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum lantai 3. Pada tanggal 9 Juli 2019 , teleconference terhadap 3 (tiga) Satker, yaitu PT Jayaputra, PT Surabaya dan PT Pekan Baru. Kemudian dilanjutkan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, teleconference dengan PT Makassar, PT Bengkulu, PT Mataram dan PT Banjarmasin
| Selengkapnya | - SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
-
Berita Pengadilan Tinggi Surabaya
- PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XII
Jumat, 23 Agustus 2019
... Selengkapnya
| Selengkapnya |- PENDATAAN ASET BERUPA KENDARAAN DINAS
Kamis, 22 Agustus 2019
Guna menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2019 Nomor : 362/BUA.4/PL.07/8/2019 hal tersebut diatas, bahwa dalam rangka tertib penatausahaan dan pengelolaan BMN untuk pembaharuan download surat... Selengkapnya
| Selengkapnya |- PEMANGGILAN PESERTA FGD PENELITIAN TANGGAL 20-21 AGUSTUS 2019
Sabtu, 17 Agustus 2019
Berikut Disampaikan surat tugas lengkap dengan lampiran jadwal, pembagian peserta dan proposal penelitian dengan judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana” Donwload Surat Tugas... Selengkapnya
| Selengkapnya |- LAPORAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA DIPA 005-01 SEMESTER I T.A. 2019
Kamis, 04 Juli 2019
Sehubungan dengan berakhirnya Semester I T. A. 2019, dengan ini diminta bantuannya untuk seluruh Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/B) DIPA 005-01 di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya untuk melaksanakan rekonsiliasi dengan Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAKPA/B-W) Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. Download Surat selengkapnya... Selengkapnya
| Selengkapnya |- PERMINTAAN PAGU INDIKATIF T.A 2020
Jumat, 28 Juni 2019
Menindaklanjuti surat sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1029/SEK/OT.01.1/6/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Penyusunan Pagu Indikatif T.A 2020 SURAT PERMINTAAN PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2020... Selengkapnya
| Selengkapnya | - PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XII
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas