w3c
Bahasa
Logo Pengadilan Negeri Madiun

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Madiun

Jalan R.A. Kartini No. 7 Madiun. Telp. 0351 462055 Fax. 0351 452419

Email : pn.kotamadiun@yahoo.co.id Delegasi : delegasi.pnmadiun@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Skum OnlineAplikasi Info Tilange-CourtSistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

PENDAFTARAN POSBAKUM TAHUN 2019

Pendaftaran Posbakum Tahun 2019

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
1.   Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2.   Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3.   Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4.   Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

 

 Top 20 Office Hacks4

Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pengadilan Negeri Madiun membuka pendaftaran Posbakum bagi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Kota Madiun mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 25 januari 2019. Apabila sudah memenuhi kuota, pendaftaran akan ditutup dan akan diadakan seleksi.

Cara pendaftaran dengan datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Madiun pada bagian Kepaniteraan Muda Hukum.

Persyaratan : Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan melampirkan : Profil LBH, Copy Akte Pendirian beserta Pengesahan dari Kemenkumham, dan Sertifikat Akreditas (Jika ada)

 

 

 

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Madiun selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "BERANI" Bersih, Efisien, Ramah, Akuntabel, Nyaman dan Informatif Pengadilan Negeri Madiun selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.