e-Court Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B
e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Adminitrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik maka Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi e-court. e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Adapun fitur aplikasi ecourt antara lain :
- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.
Kunjungi SITUS E-COURT MAHKAMAH AGUNG : https://ecourt.mahkamahagung.go.id
Brosur Sosialisasi E-Court
(E-Filling)
(E-Payment)
Elektronik
(E-Summons)
Terdaftar
Biaya Perkara
Pendaftaran Perkara (e-Filing)
Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Makamah Agung RI.
e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)
Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.
Mendapatkan Nomor Perkara.
Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.
Pengguna Terdaftar
Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.
e-Payment
Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara
Penayangan Video Informasi Mengenai e-Court :
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG: PENGAWASAN HAKIM TIDAK MENILAI PERTIMBANGAN YURIDIS
Sabtu, 19 Juni 2021 07:56 WIB.
Jakarta-Humas, Jumat 18 Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag) kembali menggelar pembinaan teknis yustisial secara daring. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga teknis di lingkungan peradilan agama khususnya para hakim...
| Selengkapnya |- DR. HASBI: JANGAN BIASA SAJA!
Rabu, 16 Juni 2021 11:25 WIB.
Jakarta-Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi, S.H., M.H, membuka acara Konsinyering Optimalisasi Penglolaan Media Digital Pemerintah di hotel Grand Mercure pada Rabu pagi (16/6). Acara yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas ini diikuti oleh 37 peserta yang berasal dari Mahkamah...
| Selengkapnya |- RAIH WTP KE SEMBILAN, SEKRETARIS MA BERPESAN JANGAN CEPAT BERPUAS DIRI
Senin, 14 Juni 2021 13:28 WIB.
Jakarta " Humas: Mewakili Pimpinan Mahkamah Agung saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Jajaran atas pencapaian di bidang Kesekretariatan pada Tahun 2020 yang dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 9 kali berturut-turut dan semoga semua yang sudah kita...
| Selengkapnya |- BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKUKAN PERCEPATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG PERSIDANGAN ELEKTRONIK UPAYA HUKUM BANDING
Jumat, 11 Juni 2021 10:37 WIB.
Jakarta " Humas : Mahkamah Agung terus berbenah untuk memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan salah satunya pembaruan di bidang teknis yudisial yang diantaranya menerapkan sistem persidangan elektronik (e-Litigation) terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG: PENGAWASAN HAKIM TIDAK MENILAI PERTIMBANGAN YURIDIS
-
Berita Badan Peradilan Umum
- KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION ( FGD ) KEPANITERAAN
Rabu, 23 Juni 2021
Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads FGD Kepaniteraan di Samarinda.pdf 344 kB42
| Selengkapnya |- SOSIALISASI APLIKASI SAKTI DENGAN PEMATERI DARI KPPN JAKARTA I
Jumat, 18 Juni 2021
Tim pengelola keuangan Ditjen Badilum dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum , Drs. Wahyudin MSi menghadiri sosialisasi aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kementrian Keuangan pada hari Kamis, 17 Juni 2021. Sosialisasi dilakukan secara daring...
| Selengkapnya |- SURVEILAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU OLEH DITJEN BADILUM DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI MEDAN
Jumat, 18 Juni 2021
Dalam menjaga dan meningkatkan kualtas pelayanan di pengadilan negeri, Ditjen Badilum melakukan surveilan rutin dalam Akreditasi Penjaminan Mutu. Pada 15-18 Juni 2021 surveilan dilakukan pada Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tim asesor Ditjen...
| Selengkapnya |- BIMBINGAN TEKNIK ASESOR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DITJEN BADILUM DI PENGADILAN TINGGI AMBON
Jumat, 18 Juni 2021
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Bimbingan Teknik Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu bertempat di Pengadilan Tinggi Ambon pada 09-10 Juni 2021. Pemateri dari DItjen Badilum dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum , Drs. Wahyudin MSi. Kegiatan...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION ( FGD ) KEPANITERAAN
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas