Jumat, 24 Mei 2019 20:15 WIB.

Jakarta " Humas : Dalam rangka meramaikan Ramadhan dan mempererat ikatan kekeluargaan, Mahkamah Agung menyelenggarakan buka puasa bersama, bazzar dan santunan pada Jumat (24/5) di Balairung Mahkamah Agung. Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap Ramadhan yang selalu mendapatkan respon positif dari keluarga besar Mahkamah Agung. Untuk kegiatan buka puasa bersama diikuti oleh seluruh pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Adhoc, para pejabat Eselon 1-4 serta staf.Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah agama tentang Al-Quran Mukjizat terbesar Sepanjang Masa. Hadir sebagai penceramah yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. M. Munawar. Acara yang dilanjutkan dengan shalat taraweh berjamaah ini dihadiri pula oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Pimpinan Mahkamah Agung, mantan Hakim Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding 4 lingkungan peradilan se wilayah Jabodetabek. Pada hari yang sama, sebelumnya pada pagi hari hingga sore Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (DYK MA) menyelenggarakan bazzar dan pengadaan paket sembako murah di lapangan Parkir Timur Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. Untuk tahun ini, panitia telah menyiapkan kurang lebih 1500 paket sembako dengan harga beli 261.050. yang akan dijual seharga seratus ribu. Sembako ini akan diperuntukkan bagi pegawai Gol. 1 dan Gol II, Honorer, Cleaning Service, Security di lingkungan Mahkamah Agung, sedangkan untuk bazzar panitia menyediakan gerai sebanyak 130 meja. Pada kesempatan ini pula panitia menyerahkan bantuan kepada 4 Yayasan Panti Asuhan dan Dhuafa, Antara lain: Yayasan Faslan Yurzakun, Pulo Gadung Jakarta Timur Yayasan / Pesantren Nurul Ibad, Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur Yayasan Harapan Robbani Yatim dan Dhuafa, Cempaka Putih Jakarta Pusat Panti Asuhan Tanah Abang, Jakarta Pusat Ketua Umum DYK, ibu Hj. Andy Rosdiati Hatta Ali mengatakan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama dan partisipasi dari banyak pihak. Semoga para pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini mendapatkan nilai ibadah dan pahala dari Allah SWT. Kata Rosdiati. Hadir dalam pembukaan ini Pengurus Pusat DYK MA, para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pengurus DYK dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. (Humas)

Jumat, 24 Mei 2019 11:33 WIB.

Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial menerima kunjungan kehormatan Duta Besar ( DUBES) Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah bersama dengan Mr Mounir Belayachi (Deputy Head of Mission), pada hari Kamis, 23/5/2019 bertempat diruang Ketua MA. Pada pertemuan tersebut membicarakan mengenai adanya rencana kerja sama peningkatan kualitas sumberdaya Hakim khususnya dilingkungan Peradilan Agama antara Mahkamah Agung Maroko dengan Mahkamah Agung Indonesia. Pada bulan Juli 2019 direncanakan Ketua Mahkamah Agung Maroko akan melakakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Indonesia. Dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat membahas rencana kerja sama secara konkrit. ( Humas )

Jumat, 24 Mei 2019 08:59 WIB.

Jakarta - Humas: Mahkamah Agung terus bergerak mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik yang popular dengan sebutan e-court. Belum genap satu tahun setelah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang lalu, aplikasi tersebut kini tengah diperbaharui dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (e-litigation). Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha di Jakarta, Kamis-Sabtu (23-25/05/2019). Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, DR. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H dan dihadiri antara lain oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LLM., Ph.D (Ketua Pokja Kemudahan Berusaha), Made Rawa Aryawan, S.H., M.H (Panitera) DR. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama), DR. Haswandi, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum), DR. Candra Boy Seroza, S.H., M.H (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama), Joko Upoyo Pribadi, SH (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi), DR. Abdullah, S.H., MS (Kepala Biro Hukum dan Humas), dan peserta lainnya. Menurut Ketua Pokja Kemudahan Berusaha, Syamsul Maarif, dengan menu e-litigation nantinya dapat diselenggarakan persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/bantahan/perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan/penetapan. Persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan sebagian akan dialihkan menjadi persidangan secara elektronik, ujar Syamsul Maarif. Persiapan Payung Hukum dan Infrastruktur Teknologi Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Syamsul Maarif, selain diperlukan payung hukum yang akan dijadikan landasan pelaksanaan serta tata cara pelaksanaan persidangan elektronik, diperlukan juga persiapan teknologi informasi. Dengan melihat kebutuhan tersebut, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan mendesak untuk dirubah dengan peraturan yang dapat mengakomodasi kebutuhan persidangan elektronik, ungkap Syamsul Maarif. Rencananya, peraturan Mahkamah Agung yang selama ini menjadi landasan pelaksanaan aplikasi pengadilan elektronik akan dicabut dan digantikan dengan peraturan Mahkamah Agung yang baru. Rencananya peraturan Mahkamah Agung yang baru tersebut akan diberi judul Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, papar Syamsul Maarif. Saat ini, rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut saat tengah dalam proses finalisasi sebelum diajukan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) untuk disahkan. Bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Tim Pengembang Aplikasi juga tengah bekerja mempersiapkan aplikasi yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut. Dalam pertemuan tersebut sempat dilakukan demo pelaksanaan persidangan elektronik menggunakan aplikasi yang dipersiapkan. Menurut Puji Wiyono, S.Kom, anggota tim pengembang aplikasi pengadilan elektronik, aplikasi yang tengah dikembangkan bersama timnya melibatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai aplikasi manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama, perubahan-perubahan pada aplikasi e-court sebelumnya serta penambahan menu e-litigation. Untuk memudahkan, aplikasi ini menggunakan metode sekali input data untuk e-court dan SIPP, ujar Puji Wiyono dalam pemaparannya. Dengan metode sekali input data, aparatur pengadilan nantinya tidak dihadapkan pada kemestian mengulang input data meskipun untuk aplikasi yang berbeda. Selain itu, aplikasi e-court yang selama ini dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik (e-filing), pembayaran secara elektroni (e-payment), dan pemanggilan secara elektronik (e-summon) dikembangkan sedemikian rupa untuk kepentingan perbaikan dan ditambahkan dengan menu baru yakni e-litigation. Menurut Puji, diantara pengembangan yang dilakukan terhadap aplikasi e-court antara lain dimungkinkannya untuk mendaftarkan perkara gugatan sederhana, bantahan dan permohonan, dimungkinkannya temporary user, pengguna lain selain advokat untuk memiliki hak akses terhadap aplikasi, dimungkinkannya penambahan turut tergugat, penampilan jurnal biaya perkara dan lain-lain. Sementara dalam menu e-litigation, nantinya dimungkinkan dilakukan pertukaran data antara para pihak dengan majelis hakim sesuai dengan acara persidangan. Sebagai contoh, apabila Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, nantinya Tergugat dapat mengirimkan jawaban semenjak tundaan setelah pembacaan gugatan hingga sebelum dilakukan persidangan untuk penyampaian jawaban, jelas Puji. Selama tenggang waktu sejak penundaan hingga sebelum persidangan dengan agenda penyampaian jawaban tersebut, Tergugat dapat merubah jawabannya, karena jawaban tersebut belum diverifikasi oleh Majelis Hakim. Pada saat persidangan, jawaban tersebut akan diverifikasi oleh Majelis Hakim dan setelah itu terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan replik. Apabila pada saat verifikasi ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, ungkap Puji. Dengan e-litigation juga nantinya para pihak akan dapat mengakses amar putusan/penetapan atas perkaranya pada saat sidang pembacaan putusan dilakukan. Sementara mengenai salinan putusan, kita masih harus mematangkan beberapa persoalan sebelum akhirnya bisa dinormakan dalam peraturan Mahkamah Agung yang baru, pungkas Syamsul Maarif. (Humas/Mohammad Noor/RS/photo pepy)

Kamis, 23 Mei 2019 08:20 WIB.

Jakarta"Humas: Pemerintah memberikan tambahan anggaran kepada Mahkamah Agung sebesar 413 milyar rupiah lewat BA BUN. Tambahan tersebut mayoritas akan dipergunakan untuk memastikan kesiapan pengadilan-pengadilan menerapkan pengadilan elektronik (e-court). Sisanya akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim melalui penyediaan bantuan sewa rumah bagi hakim yang tidak mendapatkan rumah dinas, renovasi rumah dinas hakim yang mengalami kerusakan, serta penyediaan sarana laptop bagi hakim untuk memperkuat implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam rapat koordinasi bersama jajaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Rabu (22/05/2019) kemaren di ruang kerjanya. Penambahan anggaran melalui BA BUN ini, menurut Pudjoharsoyo, berbeda dengan melalui penganggaran kementerian/lembaga (K/L). Peruntukannya bersifat terbatas dan harus dipergunakan secara optimal agar dapat terserap habis sesuai dengan maksud peruntukannya. Dua Prioritas Peruntukan Oleh karena peruntukannya terbatas dan tidak dapat direvisi, tambahan anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi pembiayaan program prioritas Mahkamah Agung menuju era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Prioritas tersebut antara lain memperkuat kesiapan implementasi e-court di pengadilan tingkat pertama dan banding serta penyediaan bantuan sewa rumah hakim dan renovasi rumah dinas hakim, ungkap Pudjoharsoyo. Untuk memperkuat kesiapan implementasi e-court Mahkamah Agung mengalokasikan 70 persen dari total tambahan anggaran tersebut atau sekitar 293 milyar rupiah. Pimpinan Mahkamah Agung sudah mencanangkan agar per 13 Juli 2019 seluruh pengadilan di Indonesia sudah siap untuk menerapkan e-court, ujar Pudjoharsoyo. Kesiapan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, bukan hanya pada aspek teknologi informasinya saja, tetapi juga kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya di pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding. Karena itu, lingkup pengembangan e-court yang akan didukung oleh tambahan anggaran tersebut mencakup pengadaan jaringan internet untuk 85 pengadilan baru, penambahan daya listrik untuk 910 satuan kerja tingkat pertama dan banding, penambahan bandwidth, pengadaan server, rak server dan UPS server, sewa mesin fotokopi yang berfungsi sekaligus sebagai mesin scan, pengadaan personal computer (PC) untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) beserta UPS-nya, pengadaan LCD untuk memonitor implementasi e-court dan SIPP di tingkat banding serta pengadaan corner e-court (layanan e-court mandiri) di pengadilan. Karena penambahan anggaran ini akan mulai efektif per 1 Juni 2019, Pudjoharsoyo berharap agar target pimpinan Mahkamah Agung untuk implementasi pengadilan elektronik (e-court) di pengadilan pada bulan Juli 2019 dapat tercapai. Ini menjadi wujud nyata dari komitmen kita untuk menuju era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi, tegas Pudjoharsoyo. Sementara itu, prioritas berikutnya berkaitan dengan perumahan hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Oleh karena jumlah rumah dinas yang tersedia saat ini belum sebanding dengan jumlah hakim, maka perlu dipikirkan mekanisme lain untuk mengatasi kekurangan rumah dinas ini. Pemberian bantuan sewa rumah bagi hakim yang tidak menempati rumah dinas merupakan salah satu solusinya, ujar mantan Ketua PN Pekanbaru tersebut. Adapun bagi hakim yang menempati rumah dinas, dialokasikan dana untuk renovasi rumah dinas yang prosentase kerusakannya berkisar antara 45% sampai 65%. Di bawah itu masih dapat menggunakan biaya pemeliharaan. Bantuan sewa rumah ini tidak berlaku bagi hakim yang di tempat kerjanya memiliki rumah sendiri, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Di luar kedua prioritas ini, Mahkamah Agung juga mengalokasikan anggaran tambahan tersebut untuk rehab gedung Pengadilan Tata Usaha Mataram yang terkena musibah gempa Lombok beberapa waktu lalu. Peluang Sekaligus Tantangan Menurut Pudjoharsoyo, perolehan tambahan anggaran ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Mahkamah Agung. Peluang karena target Mahkamah Agung untuk implementasi e-court dan memberikan kesejahteraan bagi hakim terbuka lebar dengan adanya penambahan anggaran ini, ungkap Pudjoharsoyo. Betapa tidak, lanjut Pudjoharsoyo, selama beberapa tahun terakhir anggaran Mahkamah Agung cenderung stagnan, meskipun terdapat penambahan satuan kerja baru sebanyak 85 satuan kerja. Hal ini menjadi dinamika tersendiri bagi Mahkamah Agung untuk mengalokasikan anggaran yang dimilikinya. Kendati demikian, peluang ini juga sekaligus tantangan bagi Mahkamah Agung dalam pengelolaan anggaran. Karena penambahan anggaran ini akan berimplikasi pada tiga hal sekaligus. Pertama, kualitas perencanaan dan penganggaran (quality of planning and budgeting). Oleh karena penambahan anggaran melalui BA BUN ini bersifat terbatas dan tidak memungkinkan untuk direvisi, maka Mahkamah Agung dituntut untuk membuat perencanaan yang matang dengan dukungan pendataan yang akurat. Kedua, masih berkaitan dengan poin pertama, dengan perencanaan yang matang dan terukur, maka suatu kementerian/lembaga dapat mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang lebih baik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kita berharap dengan perencanaan yang baik kita dapat meraih IKPA yang lebih baik, ujar Pudjoharsoyo. Dan ketiga, pencapaian outcome dari penambahan anggaran, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan indeks persepsi korupsi di lingkungan peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk mempertahakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraihnya selama 6 tahun berturut-turut serta meningkatkan indeks SAKIP yang diraih tahun lalu, pungkas Pudjoharsoyo. Himbauan Penundaan Revisi Anggaran Berkaitan dengan penambahan anggaran Mahkamah Agung melalui BA BUN tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat bernomor 682/SEK/OT.01.1/5/2019 tentang Penundaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding untuk empat lingkungan peradilan. Himbauan tersebut berisikan agar satuan kerja pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak melakukan revisi baik POK maupun revisi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 untuk kelancaran proses pergeseran anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan sarana e-court serta biaya operasional untuk penambahan bandwidth, langganan daya dan jasa (listrik dan internet), sewa foto kopi dan sewa rumah dinas. (Humas/Mohammad Noor/RS)

Selasa, 21 Mei 2019 13:57 WIB.

Jakarta"Humas: Kesempatan menghadiri berbagai acara Mahkamah Agung di daerah dimanfaatkan juga oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., untuk mengunjungi pengadilan-pengadilan di daerah. Hal ini ditujukan untuk melihat secara langsung kondisi obyektif pengadilan, termasuk sarana dan prasarananya. Saat menghadiri sosialisasi terpadu kesekretariatan di Pekanbaru (29/04/2019), Pudjoharsoyo berkunjung ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Negeri Siak Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Indrapura. Begitu pula ketika menghadiri sosialisasi dan pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jogjakarta (02/05/2019), Pudjoharsoyo menyempatkan diri berkunjung ke Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Agama Wates. Sementara ketika menghadiri sosialisasi terpadu kesekretariatan di Jember (09/05/2019) lagi-lagi Pudjoharsoyo meluangkan waktu mengunjungi Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi, dan Pengadilan Negeri Kediri. Dengan berkunjung secara langsung ke satker, setidaknya saya mendapatkan informasi yang akurat dan dapat melihat secara langsung kondisi pengadilan, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Berfokus pada Sarana dan Prasarana Dalam setiap kunjungannya sarana dan prasarana pengadilan selalu menjadi fokus perhatian Pudjoharsoyo. Satu persatu sarana dan prasarana pengadilan ditelitinya dengan seksama. Mulai dari ketersediaan, tata letak, kerapihan, keasrian, hingga pemeliharaan ditanyakannya. Bahkan, Pudjoharsoyo tidak segan-segan memeriksa kebersihan dan penataan kamar mandi pengadilan, terutama yang diperuntukkan bagi pencari keadilan. Tidak ada gunanya memiliki kamar mandi yang bersih, tetapi toiletnya terkunci. Itu sama dengan membuat jembatan tetapi depan belakangnya sawah, ujarnya ketika di Pengadilan Negeri Kediri. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pengadilan juga turut diperhatikan. Termasuk pembatasan akses masyarakat umum terhadap ruangan-ruangan tempat bekerja para aparatur pengadilan. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengadilan sudah terkanalisasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga tidak perlu masuk ke ruang-ruang kerja aparatur pengadilan, tegas Pudjoharsoyo. Salah satu alasan Pudjoharsoyo memfokuskan perhatian pada sarana dan prasarana pengadilan karena didorong oleh pemikiran International Framework for Court Excellence (IFCE) yang menyatakan bahwa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak. Frase bagaimana mereka diperlakukan dan prosesnya terlihat adil menurut Pudjoharsoyo bukan hanya mengacu kepada bagaimana proses litigasi di ruang persidangan, tetapi kepada proses pengadilan secara menyeluruh, semenjak pengguna pengadilan sampai di pengadilan hingga menerima hasil akhir berupa putusan atau penetapan; mulai dari pintu gerbang pengadilan hingga suasana ruangan persidangan tempat perkaranya diproses. Atas dasar ini, aspek-aspek kesekretariatan pengadilan turut memberikan andil atas penilaian terhadap pengadilan, sehingga harus juga menjadi perhatian, tegas Pudjoharsoyo. Mendorong Komitmen dan Kesungguhan Aparatur Selain meninjau sarana dan prasarana, acapkali Pudjoharsoyo juga meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada hakim dan aparatur pengadilan lainnya. Mendorong komitmen dan kesungguhan aparatur pengadilan menjadi poin penting yang selalu disampaikan. Menurutnya, komitmen dan kesungguhan itu sangat penting dengan setidak-tidaknya dua alasan. Pertama, hari ini pimpinan Mahkamah Agung dan jajaran kesekretariatan tengah berusaha maksimal untuk mengupayakan yang terbaik bagi pengadilan dan aparatur pengadilan. Kita sedang berusaha mengajukan tambahan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan lainnya, ujarnya ketika memberikan pengarahan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Upaya-upaya pimpinan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, perlu diimbangi dengan usaha sungguh-sungguh aparatur pengadilan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Tidak mungkin kami berjuang sementara saudara-saudara berdiam diri, ujarnya. Kedua, keberhasilan pengadilan mencapai sejumlah prestasi sejauh ini, menurutnya, lebih disebabkan karena komitmen dan kesungguhan tadi. Ia mencontohkan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang keuangan dan keberhasilan tujuh satker meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK). Semua itu hanya bisa dicapai dengan komitmen dan kesungguhan, ujarnya ringkas. (Humas/Mohammad Noor)

Kamis, 16 Mei 2019

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)

Kamis, 16 Mei 2019

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)

Sabtu, 27 April 2019

Senin, 22 April 2019

Pada tanggal 5-12 April 2019, jajaran DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengadakan kunjungan dalam rangka studi banding ke Spanyol. Rombongan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, dan diikuti para pejabat Eselon II, dan beberapa ketua Pengadilan Negeri. Studi banding bertujuan untuk mepelajari pengelolaan peradilan di Spanyol dalam rangka dalam Modernisasi Tata Kelola Peradilan.

Rabu, 27 Maret 2019

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I telah menyelenggarakan Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2019, bertempat di Hotel JW Marriott Surabaya yang diikuti oleh 45 (empat puluh lima) orang peserta yang terdiri dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan Pembinaan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dilanjutkan dengan Pembinaan mengenai Konsep Kepemimpinan, Manajemen Risiko dan Zona Integritas. Menurut Dirjen Badilum Pemimpin Pengadilan harus menjadi contoh role model dengan dasar disiplin diri, mempunyai kemampuan untuk memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain, selain daripada itu Pemimpin Pengadilan harus juga memiliki kemampuan teknis administrasi, kemampuan berbicara di muka umum agar dapat bertugas dengan baik, kemampuan memecahkan masalah sehingga bisa mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik. Peserta kegiatan juga mendapatkan materi mengenai Integritas dan Pengawasan, Pelaksanaan DIPA 01 dan DIPA 03, Manajemen Kepemimpinan dan Manajemen Peradilan Umum dari para Narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Sabtu, 11 Mei 2019

Menyusul surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah disampaikan sebelumnya (link terkait) Nomor : W14.U/3710/KP.01.1/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019 perihal tersebut pada pokok surat, berikut disampaikan ralat atas surat yang dimaksud yang dapat diunduh melalui link berikut Download Surat Ralat... Selengkapnya

Kamis, 09 Mei 2019

Berikut disampaikan surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W.14-U/3710/KP.01.1/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019 perihal tersebut pada pokok surat, dimana kepada para Pengadilan Negeri yang tercantum sebagai undangan dimohon untuk hadir pada Hari / Tanggal  :  Rabu, 15 Mei 2019 Pukul  :  13.00 WIB s.d. selesai Tempat  :  Aula Lt. I... Selengkapnya

Selasa, 19 Februari 2019

Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, dalam rangka membangun Zona Integritas di wilayah hukumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya melaksanakan Pencanangan Zona Integritas tahun 2019 dengan tema Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut mengambil tempat di Aula Lt. 3 PT... Selengkapnya

Senin, 18 Februari 2019

Dalam masa reses sidang, Komisi III DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke sejumlah instansi yudikatif di wilayah hukum Jawa Timur. Sebagai salah satu instansi penegak hukum di Jawa Timur, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya turut serta menjadi tempat sampling dari Komisi III DPR RI dalam penelitiannya. Selain PT Surabaya, Tim dari... Selengkapnya

Selasa, 12 Februari 2019

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2019 Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yo Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 11 Pebruari 2019 Nomor 182 / DJU / PS.01... Selengkapnya